7 Langkah Mudah Alur Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare (Update 2026)
Banyak pelaku usaha mikro di Malang dan Jawa Timur yang bertanya kepada saya: "Mas Firman, Self-Declare itu artinya kita bikin sertifikat sendiri ya?"
Jawabannya: Tentu TIDAK.
Self-Declare adalah pernyataan mandiri pelaku usaha bahwa produknya halal, yang kemudian diverifikasi oleh Pendamping PPH (seperti saya) dan difatwakan oleh Komite Fatwa MUI. Jadi, prosesnya tetap ketat dan resmi negara, hanya saja biayanya Rp0 (GRATIS) karena disubsidi pemerintah melalui program SEHATI.
Di tahun 2026 ini, sistem SIHALAL sudah semakin canggih. Agar pengajuan Anda tidak "nyangkut" atau ditolak, pahami alur resminya berikut ini.
Syarat Wajib Sebelum Masuk Alur (Pre-Requisites)
Sebelum melangkah, pastikan usaha Anda memenuhi kriteria "Pasti Halal":
Bahan Baku Sederhana: Tidak menggunakan bahan berisiko tinggi (seperti daging sembelihan RPH yang belum jelas, atau bahan impor tanpa dokumen).
Proses Produksi Simpel: Usaha rumahan, bukan pabrikan besar.
Memiliki NIB RBA: Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (jika belum punya, bisa saya bantu buatkan saat konsultasi).
Alur Proses Sertifikasi Halal Self-Declare
Berikut adalah tahapan yang akan kita lalui bersama:
1. Pembuatan Akun di SIHALAL
Langkah pertama adalah mendaftar di portal resmi BPJPH (ptsp.halal.go.id). Kita akan memasukkan data pelaku usaha sesuai NIB.
Tips: Pastikan email dan nomor WA yang didaftarkan aktif, karena notifikasi sertifikat terbit akan masuk ke sana.
2. Penyiapan Data & Dokumen (Fase Krusial)
Di tahap ini, banyak pemula melakukan kesalahan. Kita harus menginput:
Daftar Bahan Baku (Merk, Produsen, Nomor Sertifikat Halal bahan tersebut).
Alur Proses Produksi (Narasi dan diagram alir).
Foto Produk Kemasan.
Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
3. Memilih Pendamping (P3H)
Di dalam sistem, Anda akan diminta memilih pendamping.
Nama Pendamping: Firman.
Kenapa penting? Agar berkas Anda langsung masuk ke dashboard saya, sehingga saya bisa langsung memproses verifikasi tanpa menunggu antrean random yang lama.
4. Verifikasi & Validasi Lapangan (Verval)
Setelah data masuk, saya akan melakukan kunjungan (atau verifikasi video call untuk area tertentu) untuk memastikan:
Apakah bahan yang diinput sesuai dengan yang ada di dapur?
Apakah alat produksi bebas dari najis?
Apakah kemasan sudah sesuai standar (tidak ada nama menu yang melanggar syariat, misal: "Mie Setan").
5. Laporan ke Komite Fatwa
Jika hasil verval saya nyatakan LULUS, laporan akan saya kirim ke Komite Fatwa Produk Halal. Di sini, para ulama dan ahli akan mereview laporan saya. Jika disetujui, mereka akan menerbitkan Ketetapan Halal.
6. Penerbitan Sertifikat Halal
Setelah fatwa keluar, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal elektronik.
7. Unduh & Cetak
Selamat! Anda bisa mengunduh sertifikat halal resmi, lengkap dengan logo Garuda dan Barcode yang bisa dipindai. Sertifikat ini berlaku seumur hidup (selama tidak ada perubahan bahan).
Mengapa Banyak yang Gagal di Tengah Jalan?
Berdasarkan pengalaman saya mendampingi ratusan UMK di Malang Raya, kegagalan biasanya disebabkan oleh:
Nama Produk Bermasalah: Menggunakan nama yang mengarah pada kekufuran atau maksiat (Contoh: "Sambal Iblis", "Es Pocong"). Ini otomatis tolak.
Bahan Tidak Terlacak: Menggunakan bumbu curah di pasar yang tidak ada merek dan logo halalnya.
Salah Input Data: Typo nomor sertifikat halal bahan baku bisa fatal.
Peran Saya untuk Kesuksesan Anda
Sebagai P3H dari UIN Malang, tugas saya bukan hanya menyetujui, tapi mendampingi.
Saya bantu cek nama produk agar aman.
Saya bantu carikan alternatif bahan jika bahan Anda sekarang tidak memenuhi syarat.
Saya pastikan narasi SJPH Anda sesuai standar auditor.
Siap Mengurus Halal Sekarang?
Jangan tunggu sampai ada razia atau ditanya konsumen. Mumpung kuota Gratis masih tersedia dan regulasi berpihak pada UMK.
Mari kita urus bersama secara legal, cepat, dan tepat.
HUBUNGI PENDAMPING RESMI: FIRMAN (LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
📞 WhatsApp:
Melayani konsultasi wilayah Malang Raya & Jawa Timur.
Diskusi & Pertanyaan